“Penyelenggaraan transmigrasi sebagai salah satu upaya dalam pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari amanah yang terkandung dalam UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun sejak masa kolonisasi Belanda hingga hari ini menghasilkan bermacam keberhasilan pembangunan di Indonesia”. Demikian sambutan Menakertrans Muhaimin Iskandar saat membuka acara Seminar Nasional Ketransmigrasian di kantor Kemnakertrans Jl TMP Kalibata Jakarta Selatan pada hari Kamis (5/6).

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 160 orang dengan menghadirkan pembicara diantaranya  Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A (Wakil Menteri PPN / Bappenas), Brigjen Wiyarto Asisten Teritorial AD mewakili Jenderal TNI Budiman (Kepala Staf Angkatan Darat), Drs. H. Longki L. Djanggola, M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah / Daerah Tujuan) serta sebagai moderator Marsekal Muda (Purn) Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS (Rektor UPN Jakarta yang juga anak transmigran dari Kabupaten Pringsewu Lampung). Selain Seminar Nasional Ketransmigrasian, Menakertrans juga membuka secara resmi acara Musyawarah Nasional ke-III (Munas) Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI). PATRI merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh anak-anak transmigran seluruh Indonesia.

Pada acara Seminar Nasional Ketransmigrasian dengan tema “Bersama Transmigrasi Merajut NKRI” membahas juga kawasan perbatasan negara yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait karena mempunyai nilai strategis bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi pembangunan transmigrasi di kawasan perbatasan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, transmigran dari daerah asal, dan transmigran dari TNI AD dalam satu kesatuan permukiman.

Pembangunan transmigrasi di wilayah perbatasan yang sudah dilaksanakan antara lain: (1) Kepulauan Natuna; (2) Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Bengkayang. Sintang, dan Kapuas Hulu); (3) Kalimantan Timur (Nunukan); (4) Papua (Arso, Tanah Merah, dan Muting); (5) NTT (Belu, Alor dan Timur Tengah Utara).

Kerjasama TNI-ABRI dengan Kemnakertrans di wilayah perbatasan (territorial) perlu lebih ditingkatkan yang dikoordinasikan oleh BNPP. Hal tersebut untuk mengamankan perbatasan agar tidak terjadi konflik sosial, tidak ada gerakan sparatisme, tidak ada kegiatan illegal loging, illegal fishing, human trafficking, penyelundupan, dan lain-lain.

Pembangunan di kawasan perbatasan melalui penyelenggaraan transmigrasi selain berfungsi sebagai security belt juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya atau prosperity approach, sehingga akan tercapai keamanan dan persatuan kesatuan NKRI serta berfungsi sebagai penjaga patok-patok perbatasan negara.

Penyelenggaraan transmigrasi yang pernah menjadi program unggulan pemerintah ini telah terbukti keberhasilannya yaitu diwujudkan melalui terbentuknya 104 permukiman transmigrasi (kimtrans) menjadi ibukota Kabupaten/Kota, 383 permukiman transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan, 1.183 permukiman menjadi desa definitif dengan jumlah eks permukiman transmigrasi mencapai sekitar 3.330 permukiman. Bahkan pada saat ini, telah berkembang nyata dengan terbentuknya dua permukiman transmigrasi yang menjadi ibukota provinsi yaitu kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan kota Bulungan/Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa permukiman telah menjadi sentra produksi pangan, perkebunan dan komoditas unggulan lainnya.

Dari permukiman transmigrasi tersebut telah mencetak banyak anak transmigran yang berhasil dan menjabat baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat lainnya, serta menduduki berbagai profesi antara lain para Pengusaha, Anggota DPR dan DPRD, Perwira tinggi dan Perwira Menengah di TNI/ABRI, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik dalam sambutan penutupnya mengatakan bahwa hasil pemahaman dan pemikiran yang tergali serta tercipta dari seminar tersebut diharapkan akan terus berlanjut sampai pada tahap implementasi di lapangan, yang tentunya akan tercermin pada program-program pusat maupun daerah.

“Masukan dari Seminar Nasional ini akan diteruskan dalam penyusunan Renstra Kemnakertrans tahun 2015-2019 khususnya pada bidang Ketransmigrasian. Diharapkan pula, rumusan ini dapat menjadi masukan bagi Presiden RI mendatang, bahwasanya melalui penyelenggaraan transmigrasi terbukti telah mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI” tambah Jamaluddien.