Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menegaskan, akan membangun kisaran 6.000 rumah  untuk para anggota TNI Angkatan Darat (AD) dengan membuat program transmigrasi secara terpadu. Sehingga akan terbentuk pusat pertumbuhan baru dan sekaligus menjaga wilayah perbatasan Indonesia. 

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana. Alasan dua provinsi itu, sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia,” ujar Menteri Marwan usai memimpin upacara memperingati Hari Bhakti Transmigrasi ke-64, Jumat (12/12).   

Menurut Menteri Marwan, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.  "Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar,” ujarnya.  Dikatakan Marwan lagi, selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Periode ini akan kita giatkan kembali. Karena selama ini, terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru serta mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru. “Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia.  Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia,  terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” papar Marwan Jafar. 

Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi kali ini, juga dirangkaikan Penandatangan Naskah Kesepahaman Bersama (NKB) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan LIPI, Universitas Trisakti, UPN “Veteran” Jakarta, UPN “Veteran” Jawa Timur serta Universitas Lancang Kuning Riau, di kantor Departemen Transmigarsi Jakarta, Jum’at (12/12).

Peran  serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi, Menteri Marwan mengatakan, agar mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan, strategi penyelengaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi. Karena, kata Marwan lagi, pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigrasi. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya. “Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama,” kata  Marwan.

Penandatanganan NKB tersebut, kata Menteri Marwan, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada para pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Fakta tersebut antara lain dengan terbentuknya 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru dan bahkan 2 ibukota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman  transmigrasi, seperti Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor/Bulungan ibukota Provinsi Kalimantan Utara,” urai Marwan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang merancang kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sebagai salah satu skema pembangunan pusat pertumbuhan baru. 

Dengan skema tersebut, diharapkan pembangunan wilayah transmigrasi tidak semata berbasis spasial dan komoditas unggulan tertentu, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. “Skema ini diharapkan mampu membangunan ekonomi di wilayah transmigrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan transmigrasi sebagai amanat UU 29 tahun 2009, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” mantan anggota DPR itu. Menurutnya, strategi itu merupakan komitmen pemerintah untuk membangun seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga, mobilitas penduduk merupakan konsekuensi logis yang perlu ditata persebarannya. “Mengingat transmigrasi bersifat lintas bidang, lintas sektor dan lintas daerah, maka pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan satu pihak saja. Oleh karena itu peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi sangatlah diharapkan,” ujar  Marwan.