10/07/2015

akarta

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta pemerintah kabupaten yang berada di perbatasan negara segera mengajukan dokumen perencanaan transmigrasi. Pemerintah saat ini menggenjot transmigrasi ke daerah perbatasan yang membutuhkan sentuhan pembangunan lebih intensif.

"Silahkan susun dokumen perencanaan transmigrasi, karena ini menjadi acuan untuk menentukan bagaimana pendekatan program yang tepat dan efektif," ujar Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman trasmigrasi (Dirjen PKP2T) Ratna Dewi Andriati dalam forum komunikasi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7).

Ratna menjelaskan, transmigrasi di wilayah perbatasan sangat strategis karena masalah di perbatasan negara sangat kompleks. Ada pun tujuan utama transmigrasi adalah mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, maka wilayah transmigrasi harus punya nilai tambah. Karena itu harus dipastikan kesiapan sumber daya manusia sehingga dapat mengelola sumber daya alam yang ada.

"Inilah pentingnya dokumen perencanaan transmigrasi. Karena sebelum dimasukkan dalam program transmigrasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya ketersediaan tanah sebagai lokasi yang harus sudah clean and clear. Ini penting agar jangan sampai dikemudian hari tanah ini jadi masalah," terang Ratna.

Setelah lokasi dan ketersediaan tanah sudah lengkap dan tidak ada masalah, maka dokumen perencanaan transmigrasi dapat diusulkan kepada bupati, kemudian mendapat rekomendasi dari gubernur, untuk selanjutnya diajukan ke kemendes. "Kemudian kami akan evaluasi untuk penetapan," tegas Ratna.

Penulis : Sahlan